Peraturan Bupati Pangandaran tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL
PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL
KELUARGA BESAR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN MENGUCAPKAN : SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI MOHON MAAF LAHIR DAN BATIN
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016.
Pemaparan dari BPKAD Prov. Jawa Barat Sebagai Narasumber dalam Kegiatan Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2017 pada tanggal 26 April 2017. Untuk file, silahkan melalui link berikut : [file…]
VPN (Virtual Private Network) VPN merupakan sebuah metode untuk membangun jaringan yang menghubungkan antar node jaringan secara aman / terenkripsi dengan memanfaatkan jaringan publik (Internet / WAN). VPN inilah yang digunakan untuk membuat “SIMDA Online” atau VPN SIMDA agar Database…
Bidang Pengelolaan Pajak Daerah BPKD Kabupaten Pangandaran telah melakukan pendistribusian SPPT untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan – Perkotaan (PBB-P2) ke Seluruh Kecamatan dan selanjutnya di distribusikan kembali kepada Pemerintah Desa sampai kepada Kolektor. Kegiatan ini di awali dengan Seremonial penyerahan…
Peraturan Bupati PangandaranNomor 08 Tahun 2017 Tentang : Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha Dan/ Atau Pekerjaan Di Kabupaten Pangandaran
Sejarah Panjang Kabupaten Pangandaran berawal dari perjuangan presidium sampai akhirnya terbentuk Kabupaten Pangandaran, semua hal tersebut tidaklah mudah, setelah terbentuk mau seperti apa dan bagimana khususnya untuk pengelolaan keuangannya. Pada tahun 2014 merupakan tahun pertama dimulainya APBD baru dimana…